Aliansi Peduli Sidoarjo Gelar Aksi Damai Serukan Islah Bupati dan Wakil Bupati
SIDOARJO | Aliansi Peduli Sidoarjo–Laskar Jenggolo menggelar aksi damai di depan Gedung DPRD Kabupaten Sidoarjo, Rabu (30/1)2026 pagi. Aksi tersebut bertujuan menyerukan rekonsiliasi (islah) antara Bupati dan Wakil Bupati Sidoarjo demi menjaga stabilitas pemerintahan daerah.
Sejak pukul 10.00 WIB, massa dari berbagai organisasi kemasyarakatan berkumpul dengan membawa pesan utama agar kedua pimpinan daerah segera menjalin keharmonisan dalam kepemimpinan. Menurut peserta aksi, hubungan yang harmonis antara kepala daerah dan wakil kepala daerah merupakan prasyarat penting bagi keberlangsungan roda pemerintahan dan pelayanan publik.
Organisasi yang tergabung dalam aksi tersebut antara lain LSM LIRA DPD Sidoarjo, GRIB JAYA Sidoarjo, YALPK Group, GMPI Sidoarjo, Laskar Merah Putih Perjuangan (LMPP) Markas Cabang Sidoarjo, LSM ALAS, GMBI Sidoarjo, MADAS DPC Sidoarjo, serta sejumlah elemen masyarakat lainnya.
Koordinator lapangan menyampaikan bahwa aksi tersebut merupakan kelanjutan dari upaya audiensi yang sebelumnya telah dilakukan pada Kamis (3/2) 2026 di Kantor Pemerintah Kabupaten Sidoarjo.
Dalam pertemuan tersebut, perwakilan masyarakat telah menyampaikan harapan agar persoalan ketidakharmonisan antara Bupati dan Wakil Bupati diselesaikan melalui dialog. Namun, karena belum terdapat perkembangan yang signifikan, massa kembali menyampaikan aspirasi melalui aksi terbuka di ruang publik.
Situasi sempat memanas sekitar pukul 10.30 WIB ketika massa mendekati gerbang DPRD Kabupaten Sidoarjo dan meminta perwakilan legislatif menemui mereka.
Massa menilai DPRD memiliki peran strategis sebagai wakil rakyat sekaligus pihak yang dapat memfasilitasi penyelesaian konflik di tingkat pimpinan daerah.
Dalam orasi dari mobil komando, salah satu perwakilan massa menyatakan harapan agar DPRD turut memediasi upaya rekonsiliasi tersebut.
“Kami meminta DPRD membantu memfasilitasi islah antara Bupati dan Wakil Bupati. Kami tidak ingin masyarakat terus-menerus turun ke jalan. Kami berharap ada kesepakatan yang jelas antara kedua pimpinan daerah,” ujarnya.
Massa juga menyampaikan kekecewaan atas ketidakhadiran Wakil Bupati dalam forum komunikasi yang sebelumnya diharapkan menjadi sarana penyelesaian konflik. Ketidakhadiran tersebut dinilai memperpanjang kebuntuan komunikasi di tingkat pimpinan daerah.
Setelah dilakukan komunikasi dengan pihak keamanan, DPRD Kabupaten Sidoarjo akhirnya menerima perwakilan massa untuk berdialog di dalam gedung dewan. Setiap organisasi diperkenankan mengirimkan tiga orang perwakilan untuk menyampaikan aspirasi secara langsung kepada anggota DPRD.
Aksi damai tersebut mencerminkan meningkatnya partisipasi publik dalam mengawal dinamika politik lokal. Massa menilai bahwa ketidakharmonisan di tingkat pimpinan daerah berpotensi mengganggu stabilitas pemerintahan, memperlambat proses pengambilan kebijakan, serta menurunkan kepercayaan publik.
Masyarakat berharap seruan islah yang disampaikan melalui aksi tersebut tidak berhenti sebagai simbol semata, melainkan ditindaklanjuti dengan langkah konkret berupa dialog dan rekonsiliasi antara Bupati dan Wakil Bupati Sidoarjo demi kepentingan masyarakat luas.
